Menu

Belajar dari Jepang

21/03/2011 | CORETAN, Edukasi, MOTIVASI
belajar-bahasa-jepang-praktisSaya tertarik menulis tulisan ini setelah membaca salah satu tulisan di headlines kompasiana yang berjudul “Pak Ketua DPR RI, Belajarlah ke Jepang!” yang ditulis oleh Sdri. Ninuk Setya. Tulisan tersebut mengungkapkan kesedihan atas komentar ketua DPR RI yang menanggapi musibah gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai dengan berkata, “Kalau tinggal di pulau itu sudah tahu berisiko, pindah sajalah. Namanya kita negara di jalur gempa dan tsunami luar biasa. Kalau tinggal di pulau seperti itu, peringatan satu hari juga tidak bisa apa-apa.”
Saya sendiripun juga sedih rasanya membaca komentar seperti itu kemarin malam. Sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jepang, saya ikut juga mendapatkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh pemerintah Jepang khususnya mengenai bagaimana kita sebagai manusia harus bersahabat dan menghindari serta mengatasi bencana alam yang tidak bisa kita hindari.
Seperti yang kita semua tahu dan lihat bahwa hari-hari terakhir ini semua masyarakat Indonesia di sibukkan dengan kagetnya terjadinya berbagai bencana alam yang terjadi di tanah air. Berita bencana banjir bandang Wasior, yang diyakini karena adanya kegiatan pembalakan liar sering menjadi tuduhan pertama terjadinya banjir bandang ini. Gempa bumi yang diikuti dengan datangnya tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memprihatinkan. Hingga kini, sebanyak 112 orang dikabarkan tewas terseret gelombang. Selain itu, sebanyak 502 orang masih belum ditemukan. Gunung Merapi di Jawa Tengah yang meletus pada tanggal 26 Oktober 2010 yang lalu. Bencana ini juga membawa banyak korban meninggal dan mengakibatkan ribuan pengungsi.
Telah menjadi pengetahuan umum bahwa dua pertiga dari wilayah nusantara rawan gempa. Dan gempa paling akhir yang melanda kepulauan Mentawai pada Senin (25/10) malam makin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana.
Dengan banyaknya bencana khususnya bencana gempa bumi, membuat hampir seluruh masyarakat boleh dikatakan telah memiliki pengetahuan umum tentang hal penting yang harus dilakukan bila terjadi gempa secepat mungkin keluar dari dalam rumah atau gedung, berlari ke tempat yang lebih tinggi, dan memantau ketinggian air laut untuk mengetahui datangnya tsunami. namun perlu dicatat bahwa tindakan seperti ini baru dikategorikan tindakan reaktif, yang pada dasarnya masih sangat jauh dari memadai untuk konteks negara rawan bencana, seperti Indonesia.
Di Jepang, salah satu negara rawan bencana di dunia, disaster awareness mencakup pemberian pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak sekedar melakukan tindakan reaktif, tetapi yang lebih penting adalah melakukan tindakan antisipatif yang terkoordinir pada saat terjadinya bencana. Pengetahuan praktis semacam ini termuat secara terperinci di dalam buku penduduk yang dibagikan gratis untuk setiap rumah tangga.
Informasi yang tersedia mencakup lokasi penggungsian darurat terdekat di lingkungan tempat tinggal kita, lokasi radio darurat terdekat untuk mendengarkan perkembangan bencana, serta saran untuk menyiapkan ransel bencana berisi air minum dan obat-obatan yang harus diperbarui isinya.
Tentu saja langkah antisipatif seperti yang dilakukan Jepang membutuhkan intervensi kebijakan langsung dari pemerintah dan tidak bisa diharapkan tumbuh secara alamiah di tengah masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Jepang sendiri baru mampu membangun sistem manajemen bencana yang memadai setelah terjadinya gempa Hanshin Awaji di Kota Kobe, provinsi hyogo pada awal 1995, yang berkekuatan 7,2 sakala Richter dan menelan korban jiwa 6.000 orang. gempa Kobe inilah yang menjadi titik tolak manajemen bencana dimana pemerintah Jepang membentuk Kementerian Negara Urusan bencana yang menjadi pelaksana teknis dewan Pusat Penanganan bencana yang didukung oleh 37 badan publik, mulai dari badan meteorologi, badan penyiaran, perusahaan gas, perusahaan telepon, dan lain-lain.
Untuk Indonesia dan negara- negara di sekitar Samudra Hindia, tsunami 26 Desember 2004 dan tsunami di Mentawai tentunya menjadi titik tolak untuk membangun sistem manajemen bencana yang memadai meskipun sebenarnya di Indonesia usulan-usulan manajemen bencana yang bersifat antisipatif adalah wacana yang sudah lama didengungkan.
Dari sekian banyak tindakan antisipatif yang dilakukan di daerah-daerah rawan bencana di Jepang, setidaknya ada dua langkah yang bisa langsung dicontoh Indonesia, yang dititikberatkan pada koordinasi antar pemerintah daerah. Langkah antisipatif pertama adalah pembentukan sistem kerja sama kota kembar (sister city) untuk mengatasi bencana, di mana dua atau lebih kota atau kabupaten melakukan perjanjian kerja sama penyediaan langkah tanggap darurat.
Contohnya bisa dilihat pada saat terjadinya gempa di Provinsi Niigata pada bulan Oktober tahun lalu. Kota Ojiya, salah satu kota yang paling rusak parah oleh gempa berskala 6,8 pada skala Richter itu, langsung mendapat suplai bahan bantuan berupa air bersih, makanan kering, tisu toilet, tenda darurat, dan selimut dari kota kembarnya, kota Komae, yang terletak di luar Tokyo. Seluruh bantuan ini tiba dalam waktu 24 jam, dan pemerintah kota Ojiya bisa berkonsentrasi mengevakuasi penduduk sambil menunggu datangnya bantuan dari kota kembarnya.
Seluruh bahan bantuan darurat ini telah dipersiapkan dalam jumlah besar yang disimpan di dalam gudang setiap kota kembar sehingga bila terjadi bencana, dapat langsung disalurkan. Dengan menguatkan sistem kerja sama antardaerah seperti ini, langkah tanggap darurat dalam skala besar tidak lagi harus semata-mata bergantung pada instruksi pemerintah pusat atau koordinasi antarinstansi. Di Jepang tercatat lebih dari 1.000 kesepakatan kerja sama kota kembar antar pemerintah daerah semacam ini, yang terbukti sangat efektif melakukan tanggap darurat.
Langkah antisipatif kedua yang dapat ditiru adalah penyebaran informasi tempat pengungsian yang wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga. Untuk konteks negara rawan bencana, informasi tempat pengungsian dan pertolongan pertama saat terjadi bencana alam sangat penting sebab penduduk yang menyelamatkan diri di tengah terjadinya bencana seharusnya tahu ke mana mereka harus menyelamatkan diri. Pola pikir dan reaksi masyarakat yang memiliki disaster awareness yang tinggi adalah tidak sekadar menyelamatkan diri, tetapi tahu ke mana harus menyelamatkan diri serta kebutuhan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan diri.
Pentingnya pemerintah daerah mendesain tempat yang ditunjuk sebagai pusat-pusat pengungsian juga membawa implikasi lebih lanjut, yaitu bahwa penunjukan itu mutlak diiringi dengan penyediaan kebutuhan darurat. Di Provinsi Hyogo, khususnya di kota Kobe, yang luluh lantak dalam gempa dahsyat 10 tahun lalu, taman dan gedung sekolah yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan darurat dilengkapi dengan tangki air minum dan cadangan toilet portabel yang langsung dapat bisa dimanfaatkan saat terjadinya bencana. Di setiap wilayah terdapat fasilitas publik yang ditunjuk dan disiapkan sebagai tempat penampungan korban.
Tentu akan ada kalangan yang berpendapat bahwa menjadikan manajemen bencana di Jepang sebagai contoh untuk kondisi Indonesia tidaklah terlalu tepat mengingat Indonesia saat ini masih dililit berbagai masalah besar dan krisis ekonomi. Namun, pemerintah yang berkuasa sekarang ini hendaknya memikirkan pentingnya segera “mendeklarasikan” diri sebagai negara rawan bencana dalam arti tidak lagi menunda- nunda menyusun strategi disaster awareness yang antisipatif.
Di Jepang, ketika desain utama pembentukan Dewan Pusat Penanganan Bencana masih digodok oleh pemerintah pusat, pemerintah-pemerintah daerah yang rawan bencana telah saling bergandeng tangan menginventaris upaya lokal bersama yang dapat mereka lakukan untuk menghadapi bencana alam. Dan hasil kerja sama yang tampak saat ini menunjukkan betapa membumi dan mengakarnya program penanggulangan bencana di kota dan desa, yang misalnya terwujud dalam model kota kembar dan buku penduduk yang berisi informasi tentang bagaimana menyelamatkan diri bila bencana alam terjadi.
Idealnya, setelah belajar dari gempa-gempa yang terjadi di tanah air kita tentunya tidak ingin lagi mendengar lambannya penyelamatan korban bencana hanya karena semua koordinasi masih sangat bergantung pada kesigapan dan instruksi dari Jakarta, serta minimnya kemampuan daerah, setiap kali terjadi bencana.
Saya harap dengan tulisan ini, banyak orang semakin tahu dan sadar akan pentingnya belajar keras menghadapi bencana alam dengan perencanaan yang baik dan tidak hanya menyalahkan alam apalagi cepat berputus asa. Hal yang menyedihkan lagi banyak yang mempercayai dan mengikuti sosok seorang manusia biasa sebagai penunggu atau yang berkuasa menghentikan musibah alam yang pasti terjadi seperti di gunung merapi Jawa Tengah yang meletus dan mengakibatkan banyak korban kemarin. Peran nyata dan kecepatan pemerintah dalam mengambil tindakan apapun sangat penting untuk rakyatnya. Pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Ketua DPR RI selamat belajar bencana dari Jepang !
Salam keprihatinan dari Jepang

Related For Belajar dari Jepang