INILAH.COM, Jakarta – Gaya hidup mewah dan doyan hiburan melanda anggota DPR. Terlihat dari rencana membangun gedung dilengkapi tempat hiburan. Anggota DPR bisa makin jauh dari rakyat.
Seperti diketahui sebelumnya, DPR berencana akan membangun gedung baru dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas mewah di dalamnya, seperti spa, tempat fitness dan kolam renang. Bahkan, nilainya mencapai Rp1,16 triliun.
Para analis dan aktivis melihat, pembangunan gedung DPR yang mewah itu menjadi bukti bahwa itu proyek bisnis, DPR tidak tahu diri, melampaui batas dan merusak kredibilitas institusi lembaga tinggi negara tersebut. “Ini pepesan kosong parlemen yang makin jauh dari rakyat,” kata aktivis prodemokrasi Bob R Randilawe.
“
Pembangunan gedung Dewan sekaligus tempat hiburan itu bukti DPR tidak tahu diri, dan bakal mendelegitimasi parlemen di mata rakyatnya sendiri,” tambah Direktur Paramadina Public Policy Institute, Aan Rukmana MA, Rabu (1/9).
Pembangunan gedung Dewan sekaligus tempat hiburan itu bukti DPR tidak tahu diri, dan bakal mendelegitimasi parlemen di mata rakyatnya sendiri,” tambah Direktur Paramadina Public Policy Institute, Aan Rukmana MA, Rabu (1/9).
Menurutnya, sungguh keterlaluan jika rencana pembangunan gedung Dewan mewah dilengkapi tempat hiburan yang justru tidak pada tempatnya.
“Gedung baru itu sangat mewah dan dilengkapi fasilitas yang memanjakan penghuninya itu harus dibatalkan atau dipertimbangkan ulang. Itu tidak tahu diri di tengah kehidupan masyarakat yang masih miskin dan berebut kerja untuk memenuhi kebutuhan keseharian,” papar dosen yang sebentar lagi bertolak ke Roma sebagai Visiting Fellow itu.
Menurutnya SBY sebagai kepala negara, harus mencegah agar gedung Dewan tidak diwarnai kemewahan dan tempat hiburan karena bisa mendelegitimasi penyelenggara negara itu sendiri. “SBY tak boleh berdiam, harus mencegah jangan sampai itu terjadi,”’ imbuhnya.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melihat, DPR sudah kehilangan perasaan dan empati atas derita rakyat. Pasalnya, jika tetap berkeras dibangun, sama saja melanggar asas kepantasan. “Melanggar kepantasan, harus dipertimbangkan ulang,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, kemarin.
Lebih jauh Mahfud mengatakan, ada baiknya mengalokasikan dana ke sektor-sektor lain ketimbang membangun gedung wakil rakyat yang mewah. Misalnya, pembangunan pengadilan-pengadilan di luar Jawa, rumah prajurit, dan rumah-rumah hakim. [mdr]
Share to Media
Bardzo interesujący temat, doceniam to za wystawienie się plastry na opryszczke na ustach plastry na opryszczke na ustach.
I simply needed to thank you so much once again. I am not sure the things that I would’ve implemented without the type of recommendations provided by you on such a question. It previously was a very frightful dilemma in my opinion, however , noticing the very specialised mode you processed that made me to leap over gladness. I am just happy for this information and in addition hope that you know what a great job you are always getting into teaching people thru your web blog. More than likely you have never got to know any of us.